SURABAYA (Wartatransparansi.com) – Dalam konsolidasi Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Sawahan di Jalan Banyuurip Surabaya, Minggu malam (28-05-2022), Ketua DPD Partai Golkar Surabaya Arif Fathoni menerima keluhan warga terkait banyak siswa yang tidak diterima di sekolah SMP negeri, lantaran adanya penerapan sistem donasi didalam PPDB.
Sebagai orang tua sangat kawatir, akan nasib studi anak-anaknya dikemudian hari. Karena status sekolah akan menjadi semangat belajar. Sementara warga Putat Jaya dan Banyu Urip menjadi korban sistem donasi.
“Ini agar warga sekitar tidak terdampak kebijakan zonasi saat PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru),” kata warga Sawahan Setyo Nugroho .
Setyo mengaku, selama ini warga kesulitan saat mendaftarkan anaknya ke SMP Negeri yang memakai zonasi. Untuk itu, lanjut dia, melalui Ketua Fraksi Golkar, pihaknya berharap agar persoalan ini bisa disampaikan ke Pemkot Surabaya.
Menanggapi atas keresahan warga, Arif Fathoni menyatakan, pihaknya sudah menyuarakan perlunya kebijakan khusus bagi kelurahan yang tidak ada SMP Negeri, baik di Kelurahan Putat Jaya, Banyu Urip,
Medokan Ayu maupun Benowo.
“Ini agar warga sekitar bisa tetap bersekolah di sekolah Negeri, tidak terkena dampak kebijakan zonasi. Mudah-mudahan segera ada kebijakan khusus dari wali kota terkait dengan problematika klasik ini,” ungkapnya.
Thoni menegaskan, dalam setiap kegiatan partai, pihaknya selalu menyampaikan bahwa 2022 adalah tahun konsolidasi mesin partai dan tahun kolaborasi mesin partai dengan masyarakat. Untuk itu sebagai kader harus tanggap terhadap permasalahan didalam masyarakat. Dan melakukan advokasi.
“Maka secara otomatis sudah menjadi kewajiban seluruh kader Partai Golkar dimanapun berada, untuk membuka telinga selebar-lebarnya agar mengetahui apa yang menjadi persoalan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia menyebutkan, hakikat kerja politik adalah kerja kemanusiaan, sehingga apa yang menjadi persoalan warga harus diperjuangkan dengan sepenuh hati.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya ini menuturkan, dalam kesempatan kali ini warga ex Dolly berharap Sekolah SMP negeri bisa dibangun di kelurahan Putat Jaya. Agar tidak merasa terdiskriminasi kebijakan zonasi sekolah.
“Harapan ini tentu menjadi bekal kami dalam memgemban amanah rakyat di DPRD Surabaya,” ujar dia. (dji)