MASIH hangat menjadi buah bibir dalam perbincangan isu nasional, ketika di beberapa daerah di Papua maupun Papua Barat, terutama Manokwari dan Sorong, massa turun ke jalan dalam unjuk rasa yang berujung kerusuhan di kota Manokwari, Papua, Senin (19/8/2019).
Mereka melakukan unjuk rasa besar-besaran, bahkan sedikit kebablasan hingga melakukan pengrusakan bangunan perkantoran dan sejumlah fasilitas umum. Semua itu dipicu isu rasisme terhadap mahasiswa Papua dan Papua Barat, di Surabaya, Malang, dan Semarang.
Gelombang demonstrasi dan kerusuhan di Papua dan Papua Barat pada 21 Agustus 2019 membuat aktivitas dan perekomian warga setempat terhenti.
Tak hanya merusak sejumlah fasilitas, aksi yang diduga dipicu diskriminasi dan rasisme kepada mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang sempat membuat massa cenderung melakukan tindakan anarkistis. Namun, kini Papua kembali aman dan terkendali, roda perekonomian kembali berjalan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu menyatakan, jaringan internet di Papua dan Papua Barat masih diblokir pascakerusuhan Senin, 19 Agutus 2019. Dia mengaku tidak tahu sampai kapan pemblokiran dilakukan.
’’Sampai kapannya belum tahu, menunggu situasi mereda, hoaksnya menurun, benar-benar keputusannya di pimpinan kita, Menkominfo. Instansi terkait yang melihat bahwa situasi sudah aman, kembali ke aktivitas semula, baru kita (jalankan lagi),’’ kata Ferdinandus saat dihubungi, Sabtu (24/8/2019).
Ekses dari unjuk rasa di Papua dan Papua Barat, juga terus berkecamuk di Surabaya dan Malang, bahkan meluas ke Semarang serta Makasar, tetapi dalam waktu singkat dapat segera dipulihkan kembali, tentu saja dengan kebersamaan aparat keamanan, baik dari Polri maupun TNI.
Tuntutan atas tindakan rasisme yang diviralkan di media sosial, sebagai perbuatan tidak bertanggung jawab dan ada upaya merusak persatuan dan kesatuan bangsa, alhamdulillah dapat diminimalisir dengan menjelaskan secara transparan, situasi dan kondisi yang terjadi dengan terang benderang.
Apalagi, pascakerusuhan, pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bertemu dengan sejumlah tokoh setempat, pada Kamis, 22 Agustus 2019. Pada demonstrasi 21 Agustus 2019, masyarakat Sorong dan Manokwari menyerukan 7 tuntutan kepada pemerintah.
Penyebab kerusuhan di berbagai daerah di Papua semakin menemukan titik terang. Kronologi pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya mulai terungkap.Versi polisi, Kepala Polrestabes Surabaya Kombes Pol Sandi Nugroho memberikan keterangan lengkap mengenai insiden yang terjadi pada Jumat (16/8/2019) lalu.
Sandi angkat bicara mengenai penanganan polisi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya yang oleh sejumlah pihak dianggap menyalahi aturan.
Kapolresta menjelaskan kronologi saat Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, Jawa Timur, dipadati ratusan organisasi masyarakat (ormas) hingga berujung upaya penangkapan paksa kepada 43 mahasiswa asal Papua.
Menurut Sandi, aksi yang dilakukan ormas di Asrama Mahasiswa Papua dilatarbelakangi adanya penistaan simbol negara yang diduga dilakukan oleh mahasiswa Papua.
Saat itu, Jumat (16/8/2019), kelompok ormas melakukan aksi di depan asrama sejak pukul 16.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB. Namun, aksi massa tersebut dapat dihentikan setelah polisi berhasil membubarkan massa.
’’Normatifnya, polisi sudah mengerjakan apa yang menjadi standar dan kami tidak mengedepankan upaya paksa. Kami negosiasikan dengan catatan bahwa kita ingin menegakkan hukum, tapi jangan melanggar hukum,’’ kata Sandi, Selasa (20/8/2019). Pihaknya saat itu telah mengimbau ormas yang berdemonstrasi dan bersedia membubarkan diri.
Skenario dalang kerusuhan di Papua akhirnya terungkap. Aktor kerusuhan di berbagai daerah di Papua dan Papua Barat tersebut diduga merupakan kelompok dan organisasi penentang pemerintah.
Hal ini diungkap oleh utusan Mabes Polri, Irjen Pol Paulus Waterpauw, saat ditemui di Jayapura, Sabtu (24/8/2019) malam. Bahwa telah terjadi penjarahan sejumlah toko di Manokwari, Papua Barat, satu malam sebelum terjadi pembakaran kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) setempat, Senin, (19/8/2019).
Percikan api kerusuhan dan unjuk rasa di bumi Papua dan Papua Barat, sebuah hal hal lumrah (wajar), mengingat ketika ada informasi atau berita menyangkut rasisme, kemudian didramatisir menjadi berita penting, juga dibesar-besarkan. Sesungguhnya melanggar sila ke-1 Pancasila ’’Ketuhanan Yang Maha Esa’’, dan sila ke-3 ’’Persatuan Indonesia’’.
Lepas dari materi penyebab kerusuhan maupun unjuk rass berakibat kerusuhan. Sebab seharusnya hal-hal yang sensitif semua pihak mampu mengendalikan diri.
Dan semua sudah terjadi, demo berujuang rasisme serta unjuk rasa beurujung kerusuhan, bahkan sempat memanas, termasuk komentar memanaskan dari pejabat. Itulah sebuah pelajaran berharga bahwa suatu peristiwa yang terjadi, harus mampu dikelola dan dikendalikan dengan arif dan bijaksana.
Tetapi, satu hal menjadi catatan sejarah dan sebuah keindahan dari peristiwa itu, bahwa demokrasi sejati di bumi cendrawasih telah teruji.
Semua orang boleh mengatakan apa saja tentang peristiwa itu, tetapi Koran Transparansi, sudah mempu mengukur kesadaran, kemauan, kecerdasan, rakyat Papua dalam demokrasi sudah teruji, terpatri dalam hati nurani begitu suci.
Mengapa demikian? Rasisme hanya sebuah drama sesaat, unjuk rasa berujung kerusuhan, pengrusakan, pembakaran, sudah selesai setelah semua kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Inilah sesungguhnya indahnya Negara Kesatuan Republik Indoensia.