SURABAYA (WartraTransparansi.com) – Rancangan Undang-Undang Sisdiknas kini tengah menjadi sorotan di publik. Golkar Jawa Timur mengadakan Forum Grup Discussion (FGD) Khusus Membedah RUU SISDIKNAS bersama stakeholder pendidikan di Jawa Timur untuk mendapatkan masukan yang konprehensif.
Seperti diketahui bahwa RUU Sisdiknas merupakan integrasi dari tiga Undang-Undang terkait pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Membahas RUU ini adalah salah satu usaha kita selaras dengan pendiri negara ini. Kegiatan ini adalah komitmen kita untuk menjaga tujuan bernegara kita, bukan tanpa alasan salah satu tujuan indonesia merdeka adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, instrumen utama adalah pendidikan,” ujar Sarmuji kepada wartawan di sela-sela kegiatan FGD di Gedung DPD Golkar Jatim, Jumat (9/9/2022) malam.
Ketua DPD Golkar Jawa Timur ini meyakini bahwa pendidikan adalah salah satu instrumen penting dalam kemajuan suatu bangsa di masa depan. “Para Founding Father negara kita sadar benar bahwa hanya melalui pendidikan kesejahteraan akan terwujud dan mobilitas vertikal akan bisa tercapai,” tambahnya.
Anggota DPR RI Dapil VI Jawa Timur tersebut menilai bahwa Integrasi tiga Undang-Undang bukanlah hal yang mudah perlu kehati-hatian, perlu keterbukaan agar undang-undang ini bisa menjadi roadmap pendidikan di masa depan. “Mengintegrasikam tiga undang-undang dalam satu undang-undang bukanlah hal yang mudah, dalam naskah itu ada kemajuan yang bisa kita lihat tetapi ada sisi lain yang memantik polemik yang perlu menjadi pencermatan kita semua semisal tidak eksplisit pencantuman tunjangan profesi guru. Untuk itu perlu kita tilik kembali agar kemajuan pendidikan nasional menjadi lebih cepat lagi,” papar Sarmuji.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI tersebut menambahkan, selain isu tunjangan profesi guru ada dua hal krusial lagi yang perlu mendapat penekanan dalam RUU ini. “Selain tunjangan profesi ada dual isu lagi yang perlu ada dalam RUU Sisdiknas yaitu perihal komite sekolah dan potensi hilangnya perhatian pada Pendidikan yang berbasis swasta atau pengelolaan atas inisiatif masyarakat,” ulas Sarmuji
Sarmuji menekankan dalam pembahasan serta plus minus dari RUU ini diperlukan duduk bersama agar Sistem Pendidikan Nasional nantinya bisa memenuhi harapan semua pihak. “Plus minus dari RUU ini mengisyaratkan perlunya kita duduk bersama agar RUU ini menjadi lebih sempurna karena kita semua memiliki tanggung jawab untuk generasi di masa mendatang,” pungkas Sarmuji.
Dalam diskusi yang digelar DPD Golkar Jatim di Gedung DPD Golkar Jawa Timur di kawasan Jalan A.Yani Surabaya itu, selain Sarmuji dan pengurus DPD Golkar Jatim, juga nampak para pejabat seperti Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Jatim Wahid Wahyudi, Wakil Bupati Pamekasan Fatah Yasin, juga pejabat di pendidikan swasta seperti LP Maarif PW NU Jatim maupun para peserta undangan yang dari DPD Golkar Kabupaten dan Kota di Jatim. (sr/min)